Gubernur Sulawesi Utara DR SH Sarundajang menegaskan di Sulawesi Utara termasuk Minahasa tidak ada tanah adat. Sehingga keinginan warga untuk menduduki lahan erpak di Tanjung Merah tidak ada dasar hukum yang tetap. Untuk itu Gubernur meminta warga Kota Bitung untuk tidak mengganggu tanah erpak yang di jadikan Kawasan Ekonomi Khusus.

 

Hal ini di tegaskan Gubernur SH Sarundayang beberapa waktu lalu,saat berkunjung di Kota Bitung. Dimana menurut Sarundayang Masyarakat Kota Bitung harus menyadari Jika di Sulawesi Utara tidak ada yang di namakan tanah adat. Oleh karena itu Gubernur meminta Masyarakat untuk tidak mengganggu lahan erpak yang di jadikan Kawasan Ekonomi Khusus. 

 

Karena menurutnya  tanah Erpak tersebut bukan tanah adat,bahkan menurut gubernur di sulwesi utara Termasuk minahasa,manado dan kota bitung tidak ada tanah adat. gubernur mengatakan jika ada masalah terkait lahan

Erpak yang berada di tanjung merah, sebaiknya masyarakat bisa membicarakan hal Tersebut bersama pemerinath,sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapatr Menggangu rencana pemerintah untuk menjadikan kek di kota bitung.

 

Sarundayang Juga memintah masyarakat kota bitung maupun sulawesi utara secara umum dapat membantu Pemerintah untuk mengsukseskan kek di kota bitung,pasalnya menurut sarundayang Jika kek tersebut di tetapkan di kota bitung maka akanberdampak padaKesejahteraan masyarakat.(jemmy anis)