Pemerintah mengakui bahwa Indonesia sulit lepas dari utang. Sebagai negara berkembang yang tengah menggenjot pembangunan, Indonesia membutuhkan pembiayaan pembangunan yang besar, salah satunya melalui skema pinjaman atau utang.

Direktur Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan meski sulit lepas dari utang, pemerintah terus melakukan pengurangan persentase pinjaman. Namun untuk menghilangkan program utang ini sama sekali tergantung keputusan pemerintah.

"(Pinjaman) Mereka memberikan ekspertis juga ke kita untuk menangani isu-isu tertentu misalnya gimna membangun infrastruktur pedesaan, public governance, dan lain-lain. Dia mencontohkan, Cina yang tercatat sebagai negara dengan ekonomi yang cukup kuat, tetap melakukan pinjaman yang berasal dari World Bank. "Sebab China butuh ekspertise di bidang-bidang tertentu," jelasnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6).

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Scenaider C.H. Siahaan menegaskan, Indonesia sangat mampu untuk melunasi seluruh utangnya. Indikator tersebut terlihat dari rasio utang yang dimiliki pemerintah saat ini jauh lebih rendah ketimbang negara-negara berkembang lainnya, bahkan negara maju sekalipun.

Rasio utang terdapat GDP Indonesia saat ini sekitar 24 persen. Di Jepang, rasio utangnya lebih dari 200 persen GDP. Amerika itu bahkan 70 persen," ujarnya.

Dalam pandangannya, meskipun Indonesia masih menganut sistem pinjaman, tidak perlu khawatir akan mengganggu perekonomian nasional. Alasannya, dengan pengelolaan pembayaran utang yang baik, keuangan negara dapat tetap terjaga.

"Kuncinya adalah perencanaan dari nominal sampai penentuan mata uang apa yang akan diterbitkan pada saat mengeluarkan surat utang," tuturnya.

Berdasarkan data Ditjen PU, hingga 31 Mei 2012 total utang pemerintah pusat mencapai Rp. 1,944 triliun. Dengan rincian, utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp. 639 miliar dan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah sebesar Rp 1,304 triliun. [oer]