Aksi kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa yang kembali marak terjadi di Papua, disinyalir karena adanya keterlibatan pihak luar yang diorganisir secara rapi.

Selain itu, untuk membuat situasi Papua yang memanas, pihak tersebut juga rela menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin.

"Di lihat dari wilayah penyebaran dan waktu kejadiannya, terlhat jelas kasus ini sepertinya terorganisir dengan rapi , sistimatis dalam memilih sasaran , direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar melalui "operator lokal" di lapangan," katanya melui siaran pers, Minggu (10/6/2012).

Dari data yang dimilikinya, dalam 18 bulan terakhir korban telah berjatuhan tersebar di hampir semua kota di wilayah Papua. Antara lain di Sorong (1 orang warga sipil meninggal), Puncak Jaya (7 orang aparat meninggal dan 1 luka , warga sipil meninggal 5 orang dan luka 2) , Mulia (1 orang aparat meninggal), Wamena (1 orang aparat meninggal), Abepura (4 warga sipil meninggal), Jayapura (1 aparat meninggal, 5 warga sipil meninggal ), Merauke (2 aparat meninggal), Timika/Mimika (3 aparat meninggal dan 1 luka, 8 warga sipil meninggal dan 3 luka ), Paniai (1 warga sipil meninggal dan 4 luka).

Jelasnya, tujuannya antara lain menciptakan instabilitas di Papua , dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI .

"Dan ketika skenario itu muncul , pemerintah dan aparat daerah dalam keadaan tidak solid," pintanya.

Menurut dia, kegagalan pembangunan dalam mensejahtrakan rakyat terutama dibidang pendidikan, kesejahtraan dan kesehatan menjadi pemicu. Selain adanya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua.

Trauma dengan adanya pelanggaran HAM sebagai akibat operasi-operasi militer masa lalu juga masih membekas.

"Semua masalah ini harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif dan jangan terlambat agar tak berlarut larut . Dan untuk menghadapi "campur tangan " asing , harus dilakukan secara simultan melalui 2 track , melalui operasi intelejen terpadu dan operasi khusus diplomasi," katanya.

Jelasnya, operasi intelejen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tak efektif lagi. Yaitu dengan melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra intelejen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan.

Kemudian secara simultan Kemenlu harus lebih aktif mengorganisir, memotong dan melobi upaya-upaya "menginternasionalisasi" masalah Papua dalam dunia diplomatik.

"Dan kata kunci keberhasilan semuanya ada pada political will Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," pungkasnya. (inc)