Senin, 20 Mei 2013
home / berita / politik / hasil pilkada dan pemilu masih rawan dimanipulasi
Pimpinan PBB Bahas Suriah dengan Para Pejabat Rusia
Obama, PM Turki Berjanji untuk Terus Tekan Assad
Obama Terima Pengunduran Direktur Dinas Pajak AS
Taiwan Tolak Permohonan Maaf Filipina
Pemilu 2014, simpatisan Demokrat diprediksi pilih partai lain
Buka absensi anggota DPR, BK tuai kritikan
Pemilu 2014, PKS diprediksi jadi partai gurem
Gerindra masih gamang sikapi kenaikan harga BBM
Bilang bubarkan dulu Demokrat Fahri Hamzah dinilai emosional
Pagi-pagi berkicau soal korupsi, SBY sindir PKS?
Hasil pilkada dan pemilu masih rawan dimanipulasi
Politik | Selasa, 03 Juli 2012 | 16:38    Dibaca 187 kali    Komentar
Oleh : MN3, manadonews.com
Simulasi Pilkada di Rutan. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Meski berbagai cara sudah dilakukan untuk memperbaiki kualitas pemilu termasuk pemilihan kepala daerah, hasil pemungutan suara masih sangat rawan untuk dimanipulasi.

Mantan Kapolda Jawa Timur Irjen (purn) Herman SS membagi pengalamannya saat mengamankan pemilu legislatif dan presiden 2009. Termasuk pemilihan gubernur Jawa Timur yang dimenangkan Soekarwo.

Dia menyebut contoh rawannya manipulasi saat proses penghitungan suara atau rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup. Selain itu, ada modus menambah pemilih untuk calon tertentu dan itu dilakukan di lapangan.

"Ini salah satu tanda bahwa pemilu itu belum transparan sehingga waktu ditetapkan jadi pemenang apa betul suaranya, legislatif yang menentukan beberapa persen, jadi di sinilah kita lihat modus modus pemilu terjadi," terangnya dalam diskusi bertema 'Kisruh DPT Pilkada' di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (3/7).

Dia menyebutkan, sistem pemilu yang dibuat di Indonesia sebetulnya sudah berupaya melindungi agar kecurangan tidak terjadi. Dia mengusulkan, untuk mengatasi kecurangan dalam pilkada, pelaksanaan pemilu tidak perlu dilakukan menggunakan kertas lagi.

"Meski membutuhkan uang, tetapi lebih baik dari pada kertas. Kalau pakai kertas bisa dilelang dan uangnya bisa dikorupsi oleh KPU," terangnya

Yang terpenting, lanjut Herman, pelaksanaan pemilu maupun pilkada harus dimulai dengan sistem administrasi kependudukan yang baik sebagai basis data untuk menentukan daftar pemilih tetap (DPT).

Penggunaan e-KTP tentunya akan membuat pemilihan umum dapat secara otomatis. Sehingga setiap pemilih datang tanpa surat panggilan lagi. Transparansi dapat dimulai dari Kemendagri sebagai pihak yang bertanggungjawab terkait masalah kependudukan.

"Berkhayal dan bercita-cita bahwa mendagri sudah mempunyai data kependudukan yang mutakhir, bersih dan benar. Kemudian daftar penduduk yang mutahkir itu akan berubah menjadi DPT apabila umurnya masuk pada umur pemilih. Termasuk orang yang meninggal dunia ini di DPT juga otomatis akan hilang. Pelaksanaannya tinggal pakai sidik jari," tandasnya.
[bal]

|  Home  |  Hukrim  |  Politik  |  Olahraga  |  Pariwisata  |  Ekbis  |  Lifestyle  |  Hiburan  |  Teknologi  |  Opini  |  Foto  | 
|  Indeks  |  RSS  |  Video  |  Mobile  |  Redaksi  |  Disclaimer  | 
Copyright © 2011 ManadoNews.com, All rights reserved